RagamSulut.co.id – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendatangkan cabai dari Probolinggo, Jawa Timur, untuk memenuhi kebutuhan pasar di tengah keterbatasan pasokan lokal dinilai sebagai langkah jangka pendek yang wajar,Rabu (16/9/2026).
Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Magdalena Wullur, mengatakan masuknya pasokan cabai dari luar daerah dapat menambah volume di pasar sehingga berpotensi menekan harga.
“Kalau kita lihat langkah ini merupakan respons jangka pendek yang wajar ketika pasokan lokal itu tidak mencukupi kebutuhan,” ujar Magdalena, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan harga, namun tidak boleh menjadi solusi yang terus diandalkan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah justru berpotensi membuat produksi lokal semakin melemah jika berlangsung berulang.
“Walaupun memang sifatnya solusi darurat, bukan solusi struktural. Kalau ketergantungan pasokan luar daerah terus berulang tiap kali, produksi lokal pastinya akan turun,” katanya.
Magdalena menilai kondisi tersebut menunjukkan rantai pasok dan pola tanam cabai di Sulawesi Utara belum cukup stabil menghadapi guncangan cuaca ekstrem, termasuk fenomena El Nino.
Pedagang Perlu Diberi Informasi
Terkait adanya pedagang yang berpotensi mengalami kerugian karena telah membeli cabai dengan harga tinggi dari tengkulak sebelum pasokan dari luar daerah masuk, Magdalena menyebut kondisi tersebut sebagai risiko yang kerap terjadi dalam mekanisme pasar.
Namun, menurutnya, pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi atau informasi lebih awal kepada pedagang, khususnya pedagang besar dan pelaku pasar, sebelum melakukan intervensi pasokan.
“Normatifnya, atau idealnya sebelum operasi pasar, pasar atau pasokan luar daerah itu masuk, ada semacam sosialisasi atau informasi awal kepada pedagang-pedagang besar terutama di pasar,” ujarnya.
Dengan adanya informasi awal, pedagang dapat menyesuaikan pembelian dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru akibat psikologi pasar.
Ia juga meminta Pemprov Sulut mempertimbangkan skema kompensasi atau memberikan jeda waktu penyesuaian ketika intervensi pasokan dilakukan.
Menurut Magdalena, pasokan baru yang masuk idealnya tidak langsung membanjiri pasar sehingga stok lama milik pedagang masih memiliki kesempatan untuk terjual.
“Jadi, walaupun cabai datang itu sebenarnya juga harus ditahan dulu, sehingga yang mereka yang ada dulu laku dulu. Sebenarnya, sehingga mereka tidak terlalu dirugikan,” katanya.
Minta Dugaan Permainan Harga Ditelusuri
Magdalena juga menyoroti potensi spekulasi harga di tingkat pengepul dan tengkulak saat terjadi gangguan pasokan akibat cuaca.
Menurutnya, aktivitas pengepul atau tengkulak membeli stok dari petani untuk mendapatkan keuntungan merupakan bagian dari mekanisme perdagangan. Namun, kenaikan harga yang tidak sebanding dengan penurunan produksi perlu menjadi perhatian.
“Lonjakan harga yang tidak proporsional dengan penurunan produksi riil, ini sebenarnya indikasi permainan harga di rantai distribusi tengah,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Perdagangan maupun satuan tugas terkait melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi cabai, termasuk dugaan praktik spekulasi harga.
Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Pangan
Untuk menghadapi gejolak harga pangan saat El Nino, Magdalena menyarankan Pemprov Sulut memperkuat sistem informasi harga dan stok secara real time, melakukan diversifikasi sumber pasokan, serta memperkuat cadangan pangan daerah.
Selain itu, pengawasan terhadap rantai distribusi mulai dari petani, pengepul, tengkulak hingga pasar perlu diperkuat agar disparitas harga dapat dipantau dan potensi permainan harga dapat dicegah lebih dini.
“Pemerintah hadir untuk bisa mengatur lalu lintas distribusi pasokan dari cabai,” katanya.
Di sisi produksi, pemerintah juga dinilai perlu membantu petani lokal melalui dukungan irigasi, keringanan yang diperlukan petani, serta penggunaan varietas tanaman yang lebih mampu menghadapi cuaca ekstrem.
Magdalena mengatakan persoalan cabai bukan isu baru di Sulawesi Utara. Komoditas tersebut kerap menjadi perhatian karena memiliki pengaruh terhadap inflasi dan sangat sensitif terhadap perubahan musim serta kondisi pasar.
Ia menyebut Sulawesi Utara selama ini masih bergantung pada pasokan dari sejumlah daerah, termasuk Gorontalo dan Bolaang Mongondow, untuk memenuhi kebutuhan pasar Kota Manado.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melibatkan asosiasi pedagang besar maupun pedagang pasar dalam setiap kebijakan terkait intervensi pasokan dan harga.
“Solusi itu harusnya bisa di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tegasnya.
Menurut Magdalena, pasokan antardaerah tetap diperlukan ketika produksi lokal tidak mencukupi. Namun, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi andalan permanen.
“Impor antar daerah itu harusnya tidak terus menjadi andalan,” katanya.
Ia menilai langkah Gubernur Sulut Yulius Selvanus mendatangkan cabai dari Probolinggo patut diapresiasi sebagai respons cepat menghadapi persoalan pasokan dan harga. Namun, ke depan Sulawesi Utara perlu membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan mengurangi kerentanan terhadap spekulasi di rantai distribusi.(Ikel)
