Uncategorized

Namanya Diadukan ke Propam Mabes Polri, Kombes Suryadi: Kalau Tak Ada Bukti, Kami Tuntut Balik!

×

Namanya Diadukan ke Propam Mabes Polri, Kombes Suryadi: Kalau Tak Ada Bukti, Kami Tuntut Balik!

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id– Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, angkat bicara sekaligus membantah dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Suryadi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Penghentian penyidikan itu, menurutnya, didasarkan pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.

Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tanah tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026) malam, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya laporan tersebut. Ia baru mengetahui informasi itu setelah menerima pemberitaan yang dibagikan seorang wartawan.

“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujar Suryadi.

Suryadi Tegaskan SP3 Berdasarkan Putusan Praperadilan

Suryadi menjelaskan, perkara sengketa tanah tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Sulut melalui Subdit II Harda.

Menurutnya, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan. Selain itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri juga telah mengeluarkan rekomendasi menyusul permohonan gelar perkara yang diajukan salah satu pihak.

“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, hasil rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik untuk mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut.

“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.

Suryadi juga memastikan proses penanganan perkara telah melalui tahapan penyidikan sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.

“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.

Bantah Dugaan Permintaan Dana, Suryadi Siapkan Tuntutan Balik

Menanggapi dugaan permintaan dana operasional, Suryadi secara tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, mengingat penghentian penyidikan telah memiliki landasan berupa putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.

Suryadi juga meminta pihak yang menyampaikan tuduhan agar dapat menunjukkan bukti atas dugaan tersebut.

“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut,” tegasnya.

Bahkan, Suryadi menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila John Hamenda maupun kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut.

“Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik,” tegas Suryadi.

Pernyataan tersebut menjadi respons Suryadi atas polemik penanganan sengketa tanah Malalayang Satu yang kini turut diadukan ke Divisi Propam Mabes Polri.

Sementara itu, perkembangan dan tindak lanjut pengaduan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pengadu maupun Divisi Propam Mabes Polri.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *