RagamSulut.co.id— Alarm bahaya lingkungan mulai terdengar dari kaki Gunung Tatawiran, Kecamatan Mandolang. Warga di lima desa—Koha Raya, Koha, Koha Timur, Koha Barat, dan Koha Selatan—kini menghadapi krisis air bersih menyusul aktivitas pembukaan lahan di kawasan tersebut.
Dampaknya terjadi cepat dan nyata. Hujan singkat yang sebelumnya membawa air jernih kini berubah menjadi aliran lumpur. Air yang mengalir ke bak penampung warga menjadi keruh dalam waktu kurang dari dua jam setelah hujan turun.
“Baru hujan sebentar, air sudah keruh. Mata air yang mengalir ke dua bak penampung juga ikut berlumpur,” ungkap salah satu warga, Kamis (23/4/2026).
Dua bak penampung utama berukuran 4×6 meter dan 4×8 meter dengan tinggi 4 meter yang selama ini menjadi sumber air bagi warga kini tak lagi layak konsumsi. Lokasinya hanya sekitar satu kilometer dari titik pembukaan lahan, di mana sedikitnya tiga alat berat masih beroperasi.
Akibat kondisi ini, sekitar 5.000 jiwa terdampak. Warga terpaksa membeli air galon hingga 25 galon per hari demi memenuhi kebutuhan dasar. Sebagian lainnya bertahan dengan melakukan penyaringan berlapis di rumah masing-masing, meski kualitas air tetap diragukan.
Aktivitas pembukaan lahan yang diduga untuk pengembangan wisata paralayang memicu pertanyaan serius. Warga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi maupun penjelasan terkait dampak lingkungan.
Hukum Tua Koha Timur, Suzan Longdong, menegaskan tidak ada koordinasi dari pihak pengembang.
“Pengembang tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kami meminta klarifikasi karena warga sudah terdampak,” tegasnya.
Kekhawatiran warga pun meningkat. Air keruh dinilai sebagai peringatan awal. Mereka menilai pembukaan tutupan hutan di lereng gunung berpotensi memicu bencana yang lebih besar, seperti banjir bandang dan longsor.
“Kalau ini terus dibiarkan, kami khawatir akan terjadi bencana,” ujar warga lainnya.
Di sisi lain, pihak pengembang melalui juru bicara Mecky Kodoati membantah keterkaitan antara aktivitas pembukaan lahan dan kondisi air warga.
Ia menyampaikan pernyataan dari Wenny Lumentut bahwa area yang dibuka baru sekitar 5 hektar dari total 55 hektar dan diklaim tidak berada dekat dengan sumber mata air warga.
Pengembang juga menyebut lahan tersebut merupakan milik pribadi yang telah bersertifikat dan bukan kawasan hutan lindung, sehingga tidak memerlukan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
“Tidak perlu AMDAL karena ini lahan pribadi,” ujar Mecky.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Air yang sebelumnya jernih kini terus berubah keruh setiap kali hujan turun, memperkuat dugaan adanya dampak langsung dari aktivitas di hulu.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disebut akan memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak pengembang pada Jumat (24/4/2026). Namun hingga kini, kecemasan warga belum mereda.(Ikel)
