RagamSulut.co.id– Dinamika yang berkembang dalam lingkup organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) belakangan ini mendapat sorotan dari kalangan akademisi sekaligus warga GMIM.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Maxi Egeten, S.I.P., M.Si., menilai langkah Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) perlu dievaluasi agar tetap berjalan sesuai koridor kebijakan organisasi.
Ditemui media di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2026), Maxi Egeten yang juga masih tercatat aktif sebagai Pengurus Pokja Pria/Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM menyampaikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi di tubuh organisasi gereja tersebut.
Menurut Maxi, GMIM merupakan organisasi gereja Protestan besar dengan struktur organisasi yang tertata, mulai dari tingkat Kolom hingga Sinode. Karena itu, ia menilai BPMS memiliki peran penting dalam menjaga arah kebijakan organisasi dengan berlandaskan Alkitab, Tata Gereja, serta prinsip teologi Calvinis.
Namun, ia mengaku melihat adanya dinamika yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi internal. Maxi mengingatkan agar gereja tetap menjaga independensi dan tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.
“BPMS harus membangun paradigma berpikir yang bertujuan membangun citra positif sebagai organisasi independen, bukan organisasi politik, dan menjalin hubungan baik dengan beberapa lembaga pemerintah termasuk Polda Sulut,” tegas Maxi.
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang di ruang publik terkait hubungan antara GMIM dan institusi kepolisian, khususnya Polda Sulut.
Menurut Maxi, langkah yang dilakukan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Roycke Harrie Langie tidak semestinya dinarasikan sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal gereja.
Sebaliknya, ia menilai Kapolda menjalankan tugas dalam koridor penegakan hukum dan berkontribusi dalam upaya mengungkap berbagai persoalan yang diduga melibatkan oknum internal.
“Kapolda bertindak dalam koridor penegakan hukum dengan berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, bukan intervensi apalagi cawe-cawe dalam kebijakan organisasi GMIM,” ujarnya.
Maxi juga menyayangkan adanya upaya yang menurutnya dapat dipersepsikan sebagai langkah untuk menjatuhkan Kapolda Sulut melalui narasi dan pendapat yang disampaikan kepada sejumlah organisasi politik maupun lembaga negara di Jakarta.
Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memperkeruh suasana dan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bergereja.
Ia menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga komunikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme yang bermartabat serta sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai warga GMIM, Maxi mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mendoakan Kapolda Sulut yang disebutnya sebagai kader GMIM sekaligus aset daerah yang berpotensi menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“Saya mengajak seluruh warga GMIM untuk menjaga persatuan, mengedepankan kasih, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang dapat memecah belah,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar BPMS memusatkan perhatian pada tugas-tugas utama organisasi gereja, terutama dalam menyukseskan agenda penting dan mendesak, yakni Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI).
Menurutnya, fokus terhadap agenda organisasi dan pelayanan gereja perlu menjadi prioritas agar GMIM tetap menjalankan perannya sebagai lembaga keagamaan yang independen dan berlandaskan nilai-nilai iman.
Maxi berharap dinamika yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan internal, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara GMIM dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum.(Ikel)
