RagamSulut.co.id– Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Samsul Ridwan, S.Ag., S.H., M.H., menegaskan bahwa maraknya perundungan (bullying) antaranak sebaya bukan lagi sekadar kenakalan biasa.
Fenomena ini dinilai menjadi sinyal darurat atas krisis pengasuhan, lemahnya pengawasan lingkungan, serta kegagalan deteksi dini terhadap kekerasan di ruang publik, Rabu (21/10/2026).
LPAI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kasus kekerasan antaranak yang dinilai semakin masif, bahkan berujung fatal. Berdasarkan kompilasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan meningkat dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, kemudian mencapai 641 kasus pada 2025.
Laporan masyarakat yang diterima LPAI dari berbagai tingkatan wilayah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan, juga menunjukkan masih seriusnya persoalan perundungan anak di Indonesia.
Dari data yang disampaikan LPAI, perundungan didominasi kekerasan fisik sebesar 55,5 persen dan kekerasan verbal atau psikis sebesar 29,3 persen. Selain itu, perundungan di ruang digital atau cyberbullying juga menjadi perhatian.
Ironisnya, kasus perundungan banyak terjadi pada anak usia sekolah dasar (SD) sebesar 26 persen dan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 25 persen.
Dampak perundungan bahkan dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Dalam kompilasi data selama tiga tahun terakhir, disebutkan sedikitnya lebih dari 50 anak Indonesia kehilangan nyawa akibat penganiayaan fisik antarsebaya maupun tekanan psikologis berat yang berujung pada tindakan mengakhiri hidup.
Menanggapi kondisi tersebut, LPAI menyampaikan lima sikap dan tuntutan untuk memperkuat perlindungan anak serta memastikan terpenuhinya hak korban.
1. Pemulihan Korban dan Keluarga Harus Menjadi Prioritas
LPAI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak yang menjadi korban perundungan. Lembaga ini menegaskan bahwa penanganan perkara tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan korban dan keluarganya.
Pemenuhan hak tersebut mencakup pemulihan kesehatan fisik, pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkelanjutan, perlindungan kerahasiaan identitas, bantuan hukum, pemulihan nama baik, serta skema kompensasi atau restitusi yang berkeadilan bagi keluarga korban.
2. LPAI Minta Penerapan Keadilan Restoratif Dievaluasi
LPAI turut menyoroti penerapan diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.
Menurut LPAI, mekanisme tersebut perlu dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga memperhatikan hak, kondisi psikologis, dan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya.
LPAI menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam kasus perundungan yang menyebabkan kecacatan permanen atau hilangnya nyawa.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan secara berimbang kepada kedua belah pihak. Pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum perlu berjalan seiring dengan pendampingan korban, pemulihan trauma, serta pemenuhan hak-hak keluarga korban.
3. Negara Diminta Hadir Melalui Langkah Konkret
LPAI mengingatkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, LPAI mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi psikologis gratis dan pusat penanganan krisis (crisis center) di setiap daerah.
LPAI juga meminta pengawasan diperketat serta sanksi diberikan kepada pimpinan satuan pendidikan yang terbukti lalai atau berusaha menutupi kasus perundungan di lingkungan sekolah.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan anggaran dan regulasi yang konkret untuk mendukung program pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun komunitas.
4. Hentikan Perundungan Digital dan Penyebaran Identitas Anak
LPAI mengimbau pengelola platform media sosial, warganet, dan masyarakat untuk menghentikan perundungan digital serta penyebaran identitas anak yang terlibat dalam kasus perundungan, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.
Penyebaran foto, video, nama lengkap, nama sekolah, dan alamat anak berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta menimbulkan trauma lanjutan.
LPAI mengingatkan bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kewajiban merahasiakan identitas anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
5. Kelalaian Pengawasan Orang Dewasa Harus Ditindak
LPAI menegaskan bahwa anak tidak seharusnya langsung dicap sebagai perundung atau penjahat tanpa melihat latar belakang dan faktor lingkungan yang memengaruhi perilakunya. Namun, kekerasan yang menimbulkan trauma berat hingga kematian menunjukkan pentingnya pengawasan dan pendampingan yang memadai dari orang dewasa.
LPAI mendesak kementerian terkait, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta instansi yang menangani perlindungan anak untuk segera merealisasikan penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
LPAI juga meminta agar pihak sekolah maupun orang tua yang terbukti membiarkan atau mengabaikan laporan awal perundungan dimintai pertanggungjawaban secara tegas sesuai peran, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
LPAI menekankan bahwa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghormati martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara agar setiap anak dapat tumbuh serta belajar tanpa ancaman kekerasan.(Ikel)











