RagamSulut.co.id– Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Manado menyatakan dukungan terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dijadwalkan memasuki agenda pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Direktur LKBHMI Cabang Manado, Akmal Mahdang, mengatakan momentum tersebut penting bagi penguatan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memutus keuntungan ekonomi hasil tindak pidana, memulihkan kerugian negara (asset recovery), serta mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan akibat kejahatan (restitutio in integrum).
Menurut Akmal, keunggulan RUU Perampasan Aset terletak pada penguatan mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (follow the suspect), tetapi juga harus mampu menelusuri dan memulihkan hasil kejahatan (follow the money).
Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak terus dikuasai atau dinikmati oleh pelaku maupun pihak yang tidak berhak.
Pengaturan tersebut juga diharapkan memberikan ruang pemulihan bagi korban kejahatan ekonomi, termasuk korban penipuan dan investasi ilegal.
Akmal menilai, keberadaan regulasi ini memiliki relevansi besar terhadap perlindungan kekayaan negara dan sumber daya daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Sejumlah sektor strategis seperti pertambangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan sektor ekonomi lainnya dinilai membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dari praktik kejahatan serta penyalahgunaan kewenangan.
Pemulihan aset hasil tindak pidana diharapkan dapat mendukung kepentingan publik, memperkuat keuangan negara, serta mencegah praktik korupsi yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Dalam perspektif konstitusional, Akmal menyebut semangat RUU Perampasan Aset sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sementara dalam perspektif Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI Bab VI tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, kekayaan serta kebebasan ekonomi harus disertai tanggung jawab sosial.
Oleh karena itu, perampasan aset tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan mengambil kekayaan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya memulihkan hak masyarakat dan mencegah ketimpangan ekonomi akibat praktik kejahatan.
Apresiasi untuk Martin Daniel Tumbelaka
Dalam pernyataannya, LKBHMI Cabang Manado turut menyampaikan apresiasi kepada Martin Daniel Tumbelaka, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Komisi III yang mewakili Sulawesi Utara, atas perhatian dan suaranya terhadap pentingnya pembentukan RUU Perampasan Aset.
Secara khusus, Akmal menilai perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third party) serta mekanisme ganti kerugian apabila terjadi kesalahan penyitaan merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum.
LKBHMI berharap Martin Daniel Tumbelaka terus mengawal proses pembentukan regulasi tersebut agar tidak hanya efektif dalam pemberantasan tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat, termasuk masyarakat Sulawesi Utara.
Perampasan Aset Harus Tetap Menjamin Kepastian Hukum
Di sisi lain, LKBHMI Cabang Manado mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum.
Menurut Akmal, penerapan regulasi tersebut harus didukung standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme ganti kerugian apabila terjadi kesalahan penyitaan.
Prinsip due process of law atau proses hukum yang adil harus menjadi landasan agar efektivitas pemberantasan kejahatan tidak menghilangkan kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.
LKBHMI Cabang Manado berpandangan bahwa keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas, tetapi dari sejauh mana aset tersebut dapat dipulihkan secara sah, kerugian korban dapat dikembalikan, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Sebab, hakikat keadilan bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang telah dirugikan,” demikian pandangan LKBHMI Cabang Manado.
Melalui pembentukan regulasi ini, LKBHMI berharap upaya pemberantasan tindak pidana dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, pemulihan kerugian negara, serta terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi.(Ikel)











