Berita

Muhammad Fadli Dorong Kolaborasi Lintas Instansi Selamatkan Kerugian Negara di Sulut

×

Muhammad Fadli Dorong Kolaborasi Lintas Instansi Selamatkan Kerugian Negara di Sulut

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id– Upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) didorong melalui Program Transformasi SI-TERPADU KORUPSI (Sistem Terpadu Deteksi Dini, Penanggulangan Korupsi, dan Penyelamatan Kerugian Negara), Jumat (30/10/2026).

Gagasan tersebut dikembangkan Muhammad Fadli, S.I.K., M.H., Serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg Ke-67 Tahun Anggaran 2026, melalui pembahasan bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Utara.

Pertemuan yang berlangsung pada \(tanggal kegiatan\) di \(lokasi kegiatan\) itu merupakan bagian dari aktualisasi gagasan dalam Naskah Karya Akhir Perseorangan (Naskap), sebagai salah satu persyaratan pendidikan Sespimmen Polri.

Pembahasan difokuskan pada rencana implementasi Program SI-TERPADU KORUPSI, termasuk penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kolaborasi lintas instansi dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan tindak pidana korupsi, serta penyelamatan kerugian negara.

SI-TERPADU KORUPSI Berbasis Pemetaan Risiko

Program Transformasi SI-TERPADU KORUPSI dirancang untuk mengintegrasikan pemetaan risiko, deteksi dini, koordinasi lintas instansi, penanganan perkara, hingga upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian negara.

Melalui pendekatan berbasis risiko, pengawasan dan pencegahan diharapkan dapat diarahkan pada kegiatan, program, maupun sektor yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kerugian keuangan negara.

Kolaborasi antarinstansi juga diharapkan memperkuat pertukaran data dan informasi, mempercepat tindak lanjut terhadap indikasi penyimpangan, serta menyelaraskan fungsi pengawasan dengan penegakan hukum.

Seluruh pelaksanaannya tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing lembaga, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dorong Instansi Terkait Terlibat dalam Penyusunan MoU

Muhammad Fadli menegaskan, penanggulangan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai institusi, tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini.

“Penanggulangan korupsi membutuhkan kolaborasi lintas instansi, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini. Melalui Program Transformasi SI-TERPADU KORUPSI, kami mendorong penyusunan MoU sebagai landasan koordinasi dan pertukaran informasi berbasis risiko untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi serta penyelamatan kerugian negara,” ujar Fadli.

Ia juga mengajak instansi terkait di Sulawesi Utara untuk terlibat dalam penyusunan kerja sama tersebut secara konkret dan berkelanjutan.

“Kami mengajak instansi terkait di Sulawesi Utara untuk berkolaborasi mewujudkan kerja sama ini secara konkret dan berkelanjutan, demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pembangunan dan perekonomian daerah,” lanjutnya.

Kolaborasi yang diharapkan melibatkan unsur pengawasan internal pemerintah, lembaga pemeriksa keuangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Kerja Sama Diharapkan Berjalan Terukur dan Berkelanjutan

Rencana penyusunan MoU diharapkan tidak hanya menjadi kesepahaman formal, tetapi juga ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja yang jelas dan terukur.

Beberapa langkah yang dapat dikembangkan antara lain forum koordinasi, pertukaran informasi sesuai ketentuan, pemetaan risiko secara berkala, serta evaluasi tindak lanjut terhadap potensi penyimpangan.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, Program SI-TERPADU KORUPSI diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, sekaligus mendorong pemanfaatan anggaran publik agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Muhammad Fadli, pengembangan program ini juga menjadi bagian dari penerapan pembelajaran kepemimpinan strategis dalam pendidikan Sespimmen Polri. Melalui aktualisasi Naskap, gagasan transformasi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi langkah aplikatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Ke depan, rencana kerja sama melalui MoU diharapkan menjadi salah satu fondasi penguatan sinergi pencegahan dan penanggulangan korupsi di Sulawesi Utara, termasuk dalam mendukung deteksi dini, penegakan hukum, serta penyelamatan kerugian negara.(Ikel)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *