RagamSulut.co.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Niño Tahun 2026 di Lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara, Selasa (4/8/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, pimpinan instansi vertikal terkait, Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Awi Setiyono, serta para pejabat utama Polda Sulut.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa apel tersebut merupakan bukti konkret komitmen bersama sekaligus langkah strategis untuk menyiagakan personel dan sarana-prasarana penanggulangan bencana secara terpadu.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk bersiap menghadapi potensi, melainkan menghadapi realitas yang sudah ada di depan mata. Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah Sulawesi Utara saat ini telah resmi memasuki fase El Niño dengan intensitas kuat hingga sangat kuat,” ujar Yulius.
Menurutnya, penurunan curah hujan yang drastis hingga berada di bawah normal telah memicu kemarau panjang yang berpotensi mengancam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran diminta bergerak proaktif dengan menghilangkan sekat birokrasi. Penanganan bencana juga harus bergeser dari pola responsif saat krisis menjadi mitigasi preventif yang dilakukan secara masif dan terukur.
Gubernur mengatakan dampak fenomena El Niño di Sulawesi Utara telah menyentuh sejumlah aspek krusial. Salah satunya adalah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kondisi vegetasi yang semakin kering berpotensi memicu munculnya titik panas atau hotspot. Karhutla juga disebut telah membakar puluhan hektare lahan perkebunan warga dan vegetasi hutan di sejumlah wilayah Sulut, sehingga berisiko merambat ke kawasan permukiman.
Selain ancaman Karhutla, penurunan debit air baku juga mengancam ketersediaan air bersih masyarakat. Kekeringan lahan pertanian berpotensi meningkatkan risiko gagal panen, sementara terganggunya rantai pasok bahan pangan pokok dapat memicu inflasi.
Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi juga dinilai dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit di tengah masyarakat.
Untuk memastikan rencana kontinjensi berjalan efektif, Gubernur Yulius Selvanus memberikan sejumlah arahan kepada seluruh satuan tugas dan personel yang terlibat dalam penanganan dampak El Niño.
“BMKG, BPBD, dan kepolisian wajib menyinergikan pemantauan hotspot secara real-time. Hentikan dan atasi segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar di seluruh pelosok desa/kelurahan. Pastikan alutsista, armada pemadam, mobil tangki air, sarana medis, hingga alat berat dalam kondisi siap 100 persen. Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” tegas Yulius.
Ia juga meminta Satgas Pangan bersama Perum Bulog mengoptimalkan pengawasan untuk menjaga ketersediaan stok beras sekaligus memastikan stabilitas harga pangan di tengah ancaman kemarau panjang.
Sementara itu, Dinas PUPR, BPBD, dan PDAM diminta memprioritaskan distribusi air bersih kepada masyarakat, termasuk melalui pengerahan armada tangki air secara gratis serta pembangunan sumur bor komunal di sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami kekeringan.
Tak hanya aspek mitigasi, Gubernur juga meminta penegakan hukum diperkuat untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Ia menginstruksikan jajaran Ditreskrim Polda Sulut, Gakkum LHK, dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pengawasan secara ketat serta menindak tegas pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan demi kepentingan pribadi maupun korporasi.
“Jangan ada toleransi bagi siapa pun yang sengaja membakar hutan dan lahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak ada lagi pihak yang bermain-main dengan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Niño 2026 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan, Karhutla, krisis air bersih, hingga potensi gangguan ketahanan pangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait diharapkan mampu bergerak cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak El Niño sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang ditimbulkan.(Ikel)
