Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Korupsi Dana Media Rp7,5 Miliar, Recky Lumi Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Buka Suara

×

Kasus Dugaan Korupsi Dana Media Rp7,5 Miliar, Recky Lumi Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Buka Suara

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Polda Sulawesi Utara melalui Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode 2023–2024.

Tersangka Recky Lumi, yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam di Polda Sulut pada Jumat (23/10/2026).

Dalam perkara tersebut, kerugian negara disinyalir mencapai Rp7,5 miliar.

Usai pemeriksaan, kuasa hukum Recky Lumi, Edwin Willar, menyampaikan pembelaan terhadap kliennya. Ia menyatakan bahwa Recky menjalankan tugas berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku.

Kuasa Hukum Sebut Ada Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana

Edwin menjelaskan, berdasarkan pemahamannya, dana media seharusnya disalurkan kepada perusahaan media yang berhak menerima sesuai hasil verifikasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, ia mengakui adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.

“Jadi disalurkan itu harusnya kan ke media-media yang berhak, sesuai dengan verifikasi yang ada. Tetapi pada pelaksanaannya memang ada dugaan penyimpangan di situ,” ujar Edwin.

Ia menjelaskan, dugaan penyimpangan yang dimaksud berkaitan dengan adanya pihak yang diduga tidak berhak menerima dana tersebut.

Meski demikian, Edwin menegaskan bahwa menurut pihaknya, peran kliennya sebagai PPK memiliki batas kewenangan yang diatur melalui SOP.

Pengacara: Klien Kami Tidak Menentukan Penerima Dana

Menurut Edwin, Recky Lumi memang bertugas sebagai PPK, tetapi kewenangan terkait penentuan pihak yang menerima maupun penyaluran dana disebut berada di luar lingkup tugas kliennya.

Ia menyatakan bahwa kliennya menjalankan tugas sesuai prosedur, termasuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Edwin juga menyebut terdapat pihak lain yang memberikan arahan dan menyalurkan dana tersebut. Pernyataan itu merupakan penjelasan dari pihak kuasa hukum yang masih perlu diuji dalam proses hukum.

Bantah Recky Lumi Menikmati Uang Korupsi

Lebih lanjut, Edwin membantah bahwa kliennya menerima atau menggunakan uang dari perkara tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Klien kami tidak pernah menerima uang satu peser pun. Tidak pernah menerima untuk dipakai untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia mengakui kemungkinan adanya aliran dana, tetapi menyatakan bahwa hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut.

Pernyataan kuasa hukum tersebut menjadi bagian dari pembelaan terhadap Recky Lumi. Sementara itu, dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak dalam perkara ini perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Kasus dugaan korupsi dana media Pemprov Sulut periode 2023–2024 tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme verifikasi penerima, prosedur pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *