RagamSulut.co.id – Penanganan kasus dugaan penggelapan dana yayasan Medika dan yayasan AZR Wenas senilai Rp5,2 miliar sebagai uang pengganti kasus korupsi dana hibah GMIM kembali menjadi sorotan.
Kuasa hukum Maudy Manopo, Arie Andes, mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus tersebut yang dinilai mengalami stagnasi dalam beberapa bulan terakhir. Atas kondisi itu, pihaknya melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) untuk meminta kejelasan mengenai kinerja penyidik Polda Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).
Arie menjelaskan, pengaduan tersebut secara khusus menyoroti aspek formal penanganan perkara, bukan memasuki substansi atau materi dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Menurutnya, laporan polisi yang diajukan kliennya pada Maret 2026 telah memasuki tahap penyidikan. Bahkan, sejumlah dokumen administrasi penanganan perkara, seperti surat perintah penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), disebut telah diterbitkan.
Namun, pihaknya mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan berupa gelar perkara maupun penetapan tersangka.
“Ini maksud dan tujuan kita hari ini melayangkan surat pengaduan masyarakat karena proses penanganan laporan polisi terkait masalah Rp5,2 miliar ini sudah dibilang stagnan. Belum masuk pada fase gelar perkara ataupun pada penetapan-penetapan tersangka,” ujar Arie.
Ia menilai, proses penanganan perkara sudah berlangsung cukup lama dan perlu mendapatkan kejelasan, terutama terkait tahapan serta perkembangan penyidikan.
Arie juga mengungkapkan bahwa pihak penyidik sebelumnya menyampaikan masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Namun, berdasarkan pengamatan pihak kuasa hukum, dokumen dan unsur bukti yang dibutuhkan dinilai telah tersedia.
“Katanya masih mengumpulkan beberapa alat bukti, tetapi bagi kami dari sisi prinsipal dan pengamatan kami sebagai kuasa, sejatinya unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai alat bukti sudah terpenuhi. Tapi persoalannya kebijakan ataupun kewenangan penyidik ini yang terkadang menjadi pertanyaan,” katanya.
Maudy Manopo Pertanyakan Perkembangan Penyidikan
Sementara itu, Maudy Manopo selaku pelapor mengatakan, dalam pemeriksaan terakhir sekitar tiga hingga empat bulan lalu, hampir 50 orang telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Ia juga menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti telah diserahkan dan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait telah berjalan.
Karena itu, Maudy mempertanyakan alasan belum adanya perkembangan yang lebih jelas dalam penanganan laporan tersebut.
“Kita memang secara hukum punya hak untuk menanyakan dan kita juga punya hak untuk mencari tahu ada apa sebenarnya,” ungkap Maudy.
Maudy turut menyinggung kedatangan sejumlah perwakilan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM ke Polda Sulut beberapa waktu sebelumnya.
Menurutnya, kedatangan pihak yang disebutnya sebagai bagian dari representasi BPMS tersebut menimbulkan pertanyaan, mengingat lembaga tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang dilaporkan.
Ia mempertanyakan maksud kedatangan tujuh orang perwakilan tersebut serta kapasitas mereka dalam pertemuan dengan pihak kepolisian.
Maudy menegaskan, pihaknya ingin memperoleh kejelasan apakah kedatangan tersebut sekadar silaturahmi atau berkaitan dengan proses penanganan perkara Rp5,2 miliar.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya upaya memengaruhi atau menghambat proses hukum. Namun, hal tersebut masih merupakan pertanyaan dan dugaan dari pihak pelapor yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan.
Pertanyakan Dugaan Perlambatan Penanganan Kasus
Lebih lanjut, Maudy mengaku melihat adanya perubahan dalam perkembangan penanganan perkara. Menurutnya, pada awal pelaporan, proses penyidikan terlihat berjalan dengan semangat, tetapi dalam beberapa bulan terakhir dinilai melambat.
Ia pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan faktor tertentu, termasuk kemungkinan adanya pengaruh pergantian pimpinan di lingkungan Polda Sulut.
“Perlu dikata apakah ada kesengajaan ataukah kita mau cek apakah benar dugaan bahwa karena ada penggantian pimpinan di Polda sehingga ini ada berpengaruh terhadap proses hukum ini,” ujarnya.
Melalui pengaduan masyarakat tersebut, Arie Andes dan Maudy Manopo berharap Polda Sulut memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, tahapan penyidikan yang telah dilakukan, serta alasan belum adanya perkembangan lebih lanjut.
Pihak pelapor juga berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan belum dilaksanakannya gelar perkara maupun perkembangan terbaru penyidikan dari pihak Polda Sulut belum disertakan dalam bahan pemberitaan ini. Konfirmasi dari penyidik dan pihak-pihak terkait, termasuk BPMS GMIM, diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.(Ikel)











