Hukum & Kriminal

Dirreskrimum Polda Sulut Bantah Tuduhan Permintaan Dana Operasional, Siap Tempuh Jalur Hukum

×

Dirreskrimum Polda Sulut Bantah Tuduhan Permintaan Dana Operasional, Siap Tempuh Jalur Hukum

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media di Jakarta mengenai dugaan permintaan dana operasional kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sulut dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Tuduhan tersebut sebelumnya disampaikan pelapor bernama John Hamenda melalui kuasa hukumnya. Namun, Kombes Pol Suryadi dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan tidak pernah ada permintaan dana operasional sebagaimana diberitakan.

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Suryadi saat menggelar konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026).

Menurut Suryadi, penyidik telah memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang bergulir sejak 2016. Perkara tersebut awalnya ditangani Polresta Manado sebelum kemudian ditangani Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara.

Ia menjelaskan, selama proses penanganan perkara berlangsung, pihak pelapor maupun terlapor telah menempuh sejumlah upaya hukum perdata serta dua kali mengajukan praperadilan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik akhirnya memutuskan menghentikan penanganan kasus tersebut dengan mempertimbangkan adanya putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025.

Salah satu pihak dalam perkara tersebut juga sebelumnya telah melaporkan persoalan ini dan meminta dilaksanakan gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri.

“Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” jelas Suryadi.

Kombes Pol Suryadi menyayangkan adanya tuduhan terhadap penyidik tanpa disertai bukti konkret. Ia menyarankan John Hamenda bersama kuasa hukumnya untuk menghadirkan bukti baru atau *novum*, maupun menempuh mekanisme hukum lain yang tersedia apabila masih mempermasalahkan penanganan perkara tersebut.

“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suryadi menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum berupa laporan pidana terkait tuduhan dan pemberitaan yang dinilainya tidak benar apabila informasi tersebut terus disebarluaskan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan bahwa institusi Polda Sulawesi Utara terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik terhadap institusi kepolisian. Namun, apabila terdapat tuduhan yang dinilai tidak disertai bukti sah, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” singkatnya.

Melalui klarifikasi tersebut, Polda Sulut menyampaikan posisi institusinya terkait polemik penanganan sengketa tanah di Malalayang Satu. Sementara itu, pihak pelapor tetap memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum yang sah apabila memiliki bukti atau dasar hukum baru terkait perkara tersebut.(Ikel)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *