RagamSulut.co.id– Polda Sulawesi Utara membongkar dugaan korupsi belanja advertorial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2023 dan 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp7.536.539.358 atau sekitar Rp7,53 miliar, Rabu (28/10/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan serius, mulai dari rekayasa pengadaan, pengaturan paket untuk penyedia tertentu, hingga dugaan permintaan commitment fee dari perusahaan media.
Menurut Winardi, anggaran belanja jasa iklan dan reklame, film dan pemutaran, serta advertorial selama dua tahun tersebut mencapai Rp34,696 miliar. Namun, pelaksanaannya diduga tidak berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan komunikasi publik.
“Penyedia-penyedia itu sudah dikondisikan, hanya orang-orang tertentu, adanya paket titipan dan perusahaan-perusahaan fiktif yang terafiliasi dengan pejabat,” ungkap Winardi saat memaparkan hasil penyidikan.
Delapan Modus Dugaan Korupsi Advertorial
Penyidik mengungkap sejumlah modus yang diduga digunakan dalam pelaksanaan pengadaan advertorial Diskominfo Sulut.
Modus tersebut meliputi rekayasa proses pengadaan; mengarahkan atau membiarkan pelaksanaan pengadaan menyimpang; mengatur pembagian paket dan alokasi anggaran kepada penyedia tertentu tanpa dasar yang jelas; serta menjadikan pemberian paket advertorial sebagai sarana memperoleh commitment fee.
Selain itu, penyidik menemukan dugaan pelaksanaan pengadaan tanpa ketersediaan anggaran, pemanfaatan perusahaan media sebagai kedok pengadaan dan alat pencairan anggaran, penyusunan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, serta dugaan tekanan terhadap media agar menyerahkan sebagian pembayaran sebagai commitment fee.
Winardi menegaskan, dugaan penyimpangan tersebut membuat pengadaan advertorial tidak lagi berjalan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan publik, melainkan diduga dikondisikan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Tiga Tersangka Ditahan
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut.
Ketiganya masing-masing berinisial ESL, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menjabat Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sulut pada 2023 dan 2024; RPL, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta CI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang saat itu menjabat kepala bidang di Diskominfo.
Winardi menyebut ketiga tersangka diduga memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Ya, ketiga-tiganya bertanggung jawab. Ketiga-tiganya. Karena setiap dari ketiga-tiganya mempunyai peran masing-masing,” tegasnya.
Kerugian Negara Dihitung BPKP
Dalam proses penyidikan, Polda Sulut telah memeriksa 17 saksi dari Diskominfo, empat saksi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dua saksi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, empat saksi dari Inspektorat, serta 111 saksi dari perusahaan penyedia atau media dan tiga pihak terkait lainnya.
Penyidik juga meminta keterangan sejumlah ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bidang keuangan daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tercatat sebesar Rp7.536.539.358.
Nilai kerugian itu menjadi salah satu dasar penting dalam proses penanganan perkara, bersama keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, dan barang bukti yang telah diperoleh penyidik.
Perusahaan Media Masih Berstatus Saksi, Tersangka Baru Berpeluang Muncul
Polda Sulut menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan media yang diperiksa dalam perkara ini masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme pengadaan dan aliran dana dalam kegiatan advertorial tersebut.
Winardi juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru apabila hasil pengembangan penyidikan menemukan bukti keterlibatan pihak lain.
“Ya, sementara sedang kami dalami,” ujarnya ketika ditanya mengenai kemungkinan penetapan tersangka tambahan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyidikan belum tertutup. Polda Sulut masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik berdasarkan hasil pemeriksaan maupun fakta yang nantinya terungkap dalam persidangan.
Terancam Pasal Tindak Pidana Korupsi
Ketiga tersangka disangkakan melanggar ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disampaikan penyidik.
Polda Sulut menyatakan penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara.
Kasus ini menjadi sorotan karena anggaran yang dipersoalkan berkaitan dengan belanja iklan dan advertorial, sektor yang melibatkan perusahaan media sebagai penyedia jasa.
Proses hukum selanjutnya diharapkan mengungkap secara terang peran masing-masing pihak, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut.(Ikel)











