Hukum & Kriminal

Pengacara Steven Liow Bantah Klien Nikmati Rp7,5 Miliar, Minta Penyidik Konfrontir Para Tersangka dan Saksi

×

Pengacara Steven Liow Bantah Klien Nikmati Rp7,5 Miliar, Minta Penyidik Konfrontir Para Tersangka dan Saksi

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kuasa hukum Evans Steven Liow, Doan Tagah, membantah kliennya menikmati uang Rp7,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi belanja advertorial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2023–2024.

Doan menegaskan, nilai kerugian keuangan negara yang mencapai sekitar Rp7,5 miliar tidak serta-merta berarti seluruh dana tersebut mengalir atau dinikmati oleh kliennya. Karena itu, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada penyidik agar dilakukan konfrontasi antara para tersangka dan saksi untuk memperjelas aliran dana dalam perkara tersebut.

“Kami dan klien kami mengajukan permohonan untuk dilakukan konfrontir kepada masing-masing tersangka, dipertemukan, dan semua saksi supaya memastikan ke mana aliran dana terhadap dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut,” kata Doan, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, konfrontasi diperlukan untuk menguji keterangan para pihak sekaligus memperjelas fakta yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan advertorial. Hasilnya, kata dia, akan menjadi bahan bagi tim kuasa hukum untuk menilai keterangan yang berpotensi meringankan maupun memberatkan kliennya.

Bantah Steven Liow Nikmati Kerugian Negara Rp7,5 Miliar

Doan menyebut pemberitaan yang menggambarkan seolah-olah Steven Liow menikmati seluruh nilai kerugian negara Rp7,5 miliar tidak sesuai dengan posisi yang disampaikan pihaknya.

Ia menjelaskan, anggaran advertorial berkaitan dengan belanja iklan di sejumlah media yang melakukan kerja sama dengan Diskominfo Sulut. Karena itu, menurutnya, aliran pembayaran kepada penyedia jasa media perlu ditelusuri secara rinci.

“Yang pasti, berdasarkan penjelasan klien kami, Rp7,5 miliar itu tidak sepenuhnya mengalir kepada klien kami,” tegas Doan.

Ia juga menyampaikan bahwa Steven Liow, ketika menjabat Kepala Dinas Kominfo sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki peran dalam menilai kelayakan media untuk menjalin kontrak kerja sama. Namun, menurut Doan, kliennya tidak mengetahui secara persis apabila terdapat praktik manipulasi data atau pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Pernyataan tersebut merupakan bantahan dari pihak kuasa hukum. Pembuktian mengenai aliran dana dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap menjadi bagian dari proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Dugaan Cashback dan Pemotongan Pembayaran Harus Diungkap

Dalam keterangannya, Doan juga menyinggung dugaan praktik pengembalian sebagian pembayaran atau cashback yang disebutnya mungkin melibatkan oknum tertentu.

Ia memberikan ilustrasi mengenai dugaan pembayaran iklan yang tidak seluruhnya diterima media, karena sebagian dana diduga ditahan oleh oknum. Namun, ia menegaskan ilustrasi tersebut bukan tuduhan yang diarahkan kepada pihak tertentu dan meminta agar fakta sebenarnya diungkap melalui proses konfrontasi.

“Kami tidak ingin menyudutkan pihak mana pun untuk bertanggung jawab terkait dengan cashback. Dengan adanya konfrontir ini, akan kelihatan siapa oknum-oknum yang bermain dengan cashback itu,” ujarnya.

Menurut Doan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan pembayaran diperlukan agar tidak muncul spekulasi mengenai siapa yang menerima atau menguasai dana tersebut.

Ia juga membuka kemungkinan pihak penyedia jasa media dihadirkan dalam proses pemeriksaan apabila diperlukan untuk memperjelas transaksi dan aliran pembayaran.

Klaim Audit Sebelumnya Tidak Menemukan Kerugian Negara

Doan turut menyatakan bahwa selama periode 2023–2024, kegiatan terkait telah beberapa kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Menurutnya, berdasarkan pemahaman pihaknya terhadap hasil audit tersebut, tidak ditemukan kerugian keuangan negara pada paket pekerjaan yang dipersoalkan.

Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak kuasa hukum dan belum menjadi kesimpulan yang dapat menggantikan hasil audit kerugian negara yang digunakan penyidik dalam perkara ini.

Dalam perkembangan penanganan kasus, penyidik sebelumnya menyampaikan adanya laporan hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Utara yang menghitung kerugian keuangan negara sekitar Rp7,536 miliar. Perbedaan keterangan mengenai hasil audit tersebut perlu dilihat berdasarkan dokumen, ruang lingkup pemeriksaan, dan temuan masing-masing lembaga.

Kuasa Hukum Hormati Proses Hukum

Doan menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik maupun menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan.

Ia berharap permohonan konfrontasi dapat membantu memperjelas fakta, termasuk aliran dana, mekanisme pembayaran iklan, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan.

“Intinya, proses hukum ini tetap berjalan karena kami menghormatinya sampai kapan pun,” kata Doan.

Kasus dugaan korupsi belanja advertorial Diskominfo Sulut tahun anggaran 2023–2024 masih menjadi perhatian publik. Pengungkapan aliran dana dan pembuktian peran masing-masing pihak akan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan bukti yang sah.(Ikel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *