BeritaHukum & KriminalNasional

Kapolri Bongkar Modus Penyadapan Ilegal Presiden, Perintah Diduga Lewat WhatsApp hingga Data Dihapus

×

Kapolri Bongkar Modus Penyadapan Ilegal Presiden, Perintah Diduga Lewat WhatsApp hingga Data Dihapus

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Setio bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri membeberkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkap dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025 hingga 2026 yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur hukum dan administrasi yang dipersyaratkan.

Salah satu fakta yang diungkap adalah dugaan perintah penyadapan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, hingga perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlings X (PLX).

Dikutip dari siaran YouTube NTP Parlemen, Kamis (12/11/2026), perkara ini bermula ketika AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik.

Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Persoalan semakin mencuat pada Oktober 2026. AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX.

Perintah tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganan perkara selanjutnya dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Lima Tahapan Dugaan Modus Operandi

Kapolri menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, terdapat lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara tersebut.

Pertama, perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Kedua, proses provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem Penlings X atau PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi.

Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP sebagai penerima akhir atau end-user.

Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.

Ditemukan Jalur Resmi dan Jalur Atensi

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kapolri juga membeberkan adanya dua jalur pelaksanaan provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Jalur A atau jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

Prosesnya diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Setelah itu dilakukan verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum tim TSU melaksanakan provisioning.

Sementara jalur B atau jalur internal atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Target penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Selanjutnya dilakukan analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.

Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara aktivitas penyadapan resmi.

Kapolri menegaskan, berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur.

Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data wajib dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

Seluruh dugaan tersebut kini menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan.

Kronologi Penyidikan: Empat Tersangka Ditetapkan

Kapolri turut memaparkan rangkaian penanganan perkara sejak laporan polisi diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Pada 31 Oktober 2026, penyidik melakukan wawancara terhadap enam saksi dan empat ahli, serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, pada 1 November 2026, perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor dan enam saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta menetapkan AS dan EH sebagai tersangka. Penangkapan terhadap AS dilakukan pada hari yang sama.

Pada 2 November 2026, AS ditahan dan EH menjalani pemeriksaan.

Kemudian, 3 November 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap EH dan menggelar perkara penetapan tersangka Jenderal LSP.

Sehari berikutnya, 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap LSP. Penyidik juga memeriksa empat saksi dari pihak provider telekomunikasi dan vendor sistem penyadapan.

Pada 5 November 2026, dilakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman LSP, serta penetapan SU sebagai tersangka. Pemeriksaan tambahan terhadap AS juga dilakukan pada hari tersebut.

Rangkaian penyidikan berlanjut pada 6 November 2026 melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pemeriksaan terhadap enam personel bagian monitoring.

Pada 7 November, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AS dan EH. Sementara pada 8 November dilakukan analisis dan evaluasi perkara.

Selanjutnya, pada 9 November dilakukan pemeriksaan terhadap saksi DM, F, dan tiga saksi lainnya. Pada 10 November, penyidik memeriksa dua saksi serta tersangka LSP.

Terakhir, pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri, SU menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan.

28 Saksi dan 6 Ahli Telah Diperiksa

Dalam perkembangan penyidikan, Kapolri menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa sebanyak 28 saksi dan enam ahli.

Dari total 28 saksi, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri, tiga saksi berasal dari provider telekomunikasi yakni Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Sementara enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti itu meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Pengungkapan kronologi, dugaan modus operandi, pemeriksaan saksi dan ahli, serta penyitaan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut prosedur penggunaan kewenangan penyadapan, perlindungan data elektronik, serta privasi komunikasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Ikel)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *