RagamSulut.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Setio bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri mengungkap secara terperinci peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dikutip dari siaran YouTube Channel NTP.Parlemen, Kapolri menjelaskan bahwa keempat tersangka masing-masing memiliki peran berbeda dalam rangkaian dugaan penyadapan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Empat tersangka tersebut berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik penyadapan dilakukan melalui rantai perintah berjenjang, mulai dari pemberian instruksi, persetujuan, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
1. LSP Diduga Menentukan Target dan Menjadi Penerima Hasil Penyadapan
Kapolri menjelaskan, tersangka Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS.
LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end-user dari aktivitas penyadapan tersebut.
Dalam materi penyidikan, peran LSP dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
2. SU Diduga Memberikan Persetujuan dan Meneruskan Laporan
Tersangka kedua berinisial SU merupakan pejabat yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Selain itu, SU diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Jenderal LSP.
Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis yang berisi hasil aktivitas penyadapan.
3. EH Diduga Menyetujui Penyadapan Lewat WhatsApp
Tersangka ketiga berinisial EH menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri, EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
4. AS Diduga Memerintahkan Penyadapan dan Penghapusan Data
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target tertentu.
Tidak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara atau voice dan log, sekaligus pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas tersebut.
Masa Penahanan Para Tersangka
Dalam pemaparannya, Kapolri turut menjelaskan perkembangan status penahanan para tersangka.
LSP tercatat menjalani masa penahanan hingga 23 November 2026. Sementara EH hingga 22 November 2026 dan AS hingga 21 November 2026.
Adapun SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Pada 11 November 2026, SU menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Selain mengungkap peran masing-masing tersangka, Kapolri juga memaparkan sejumlah ketentuan pidana yang diterapkan penyidik terhadap dugaan perbuatan dalam perkara tersebut.
Pertama, terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan atau perusakan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf C dan/atau huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Kapolri menegaskan bahwa penerapan seluruh pasal tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri dan menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan.
Seluruh uraian peran para tersangka masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses peradilan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Ikel)











