BeritaHukum & KriminalNasional

Polri Pisahkan Penyelidikan Penyadapan Ilegal dan Dugaan Tindak Pidana Makar

×

Polri Pisahkan Penyelidikan Penyadapan Ilegal dan Dugaan Tindak Pidana Makar

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat itu membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga dugaan penghilangan dokumen elektronik.

Dilansir dari YouTube Channel NTP.Parlemen, Kapolri menjelaskan bahwa selain menangani dugaan penyadapan ilegal, Polri juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

“Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” ujar Suyudi.

Kapolri menegaskan, dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Menurutnya, temuan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.

Oleh karena itu, penyelidikan terhadap dugaan makar dilakukan secara terpisah dengan memperhatikan unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan.

Untuk mendalami dugaan tersebut, Polri memfokuskan penyelidikan pada penelusuran pihak yang memberikan perintah dan tujuan penyadapan. Selain itu, penyidik juga memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta mendalami tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI itu, Suyudi turut menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan kewenangan.

“Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban,” tegasnya.

Polri masih mendalami rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana makar melalui proses penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *