Hukum & KriminalBerita

PT TMS Laporkan Aktivitas PETI di Sangihe ke Polda Sulut, Pertanyakan Penegakan Hukum

×

PT TMS Laporkan Aktivitas PETI di Sangihe ke Polda Sulut, Pertanyakan Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id– PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melaporkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (12/10/2026).

Perusahaan tersebut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan.

CEO PT TMS, Terry Filbert, mengatakan pihaknya telah berulang kali melaporkan aktivitas PETI kepada Kapolda Sulut dan instansi terkait selama beberapa tahun terakhir. Namun, menurut dia, penanganan terhadap aktivitas pertambangan ilegal tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai.

“Kami telah menyampaikan laporan dan informasi mengenai aktivitas pertambangan tanpa izin yang mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengancam masa depan pertambangan yang bertanggung jawab di Pulau Sangihe. Namun, meskipun laporan telah disampaikan berulang kali, kami belum melihat tindakan nyata yang cukup untuk mengendalikan aktivitas tersebut,” ujar Terry.

Ia menilai persoalan ini semakin mendesak menyusul adanya laporan korban jiwa yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, ia mempertanyakan alasan kegiatan pertambangan ilegal masih dapat berlangsung.

“Sudah ada korban meninggal dunia. Kita harus mempertanyakan mengapa aktivitas pertambangan berbahaya seperti ini masih dibiarkan berlangsung,” katanya.

Terry juga menyoroti proses penerbitan persetujuan operasi produksi PT TMS yang menurutnya telah menunggu sekitar satu tahun di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia mengklaim pihaknya telah memperoleh informasi bahwa persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan izin tersebut telah dipenuhi. Karena itu, perusahaan berharap pemerintah segera menyelesaikan proses perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terry menegaskan, PT TMS tidak mengklaim bahwa penerbitan izin operasi produksi secara otomatis akan menghentikan seluruh aktivitas PETI. Namun, ia menilai beroperasinya perusahaan secara legal dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan kegiatan pertambangan yang teratur, mengutamakan keselamatan, serta berada di bawah pengawasan pemerintah.

Menurut dia, operasi resmi juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dengan upah dan tunjangan sesuai ketentuan.

Ia menyebut, sebelum tidak lagi beroperasi, PT TMS pernah mempekerjakan sekitar 60 orang di Sangihe. Terry mengklaim perusahaan membayar pekerja dengan upah hingga tiga kali lipat dibandingkan upah yang diterima sebagian pekerja tambang ilegal saat ini.

Selain membuka lapangan pekerjaan, Terry mengatakan PT TMS memiliki sejumlah rencana pengembangan bagi masyarakat Sangihe, termasuk penyediaan akses internet berkecepatan tinggi di kantor-kantor desa untuk mendukung kebutuhan pendidikan, usaha, dan komunikasi masyarakat.

Perusahaan juga menyampaikan rencana mengembangkan pembangkit listrik panas bumi atau geotermal. Menurut Terry, rencana tersebut akan diawali dengan studi kelayakan setelah perusahaan dapat kembali beroperasi. Jika hasilnya memungkinkan, pembangunan pembangkit diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima tahun hingga beroperasi.

Terkait kontribusi ekonomi, Terry memperkirakan PT TMS dapat membayar pajak hingga sekitar Rp1 triliun per tahun apabila telah beroperasi penuh. Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan pihak perusahaan.

PT TMS Pertanyakan Ketidakadilan Penegakan Hukum

Sementara itu, Direktur Legal PT TMS, Rico Pandeirot, mempertanyakan kondisi yang menurutnya tidak seimbang antara perusahaan pemegang izin dan aktivitas pertambangan tanpa izin di Sangihe.

Rico mengatakan PT TMS belum dapat menjalankan operasi produksi, tetapi tetap memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pajak dan administrasi perusahaan.

“Cukup ironis. Di satu pihak, kami dilarang beroperasi, tetapi aktivitas PETI justru dibiarkan berlangsung. Padahal, kami tetap membayar pajak dan memenuhi kewajiban perusahaan,” ujar Rico.

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang saat ini berlangsung di wilayah tersebut berkaitan dengan hasil eksplorasi yang telah dilakukan PT TMS. Menurut dia, perusahaan telah mengeluarkan investasi jutaan dolar Amerika Serikat untuk kegiatan eksplorasi tersebut.

Namun, Rico menyayangkan hasil kerja dan investasi yang telah dikeluarkan perusahaan tidak dapat dimanfaatkan oleh PT TMS untuk menjalankan operasi produksi, sementara aktivitas pertambangan tanpa izin disebutnya terus berlangsung.

“Yang menanam kami, tetapi yang memetik bukan kami. Kami sendiri masih belum diberikan kesempatan untuk beroperasi,” katanya.

Rico menambahkan, PT TMS telah mengirimkan surat dan laporan mengenai aktivitas PETI selama bertahun-tahun. Perusahaan juga mengaku memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah aktivitas pertambangan ilegal berlangsung.

Selain persoalan PETI, PT TMS menyampaikan adanya laporan terkait dugaan masalah lingkungan. Rico mengatakan terdapat lahan yang diklaim telah dibayar oleh perusahaan, tetapi kini diduga menjadi lokasi pembuangan limbah.

Menurut dia, laporan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, baik terkait dugaan pertambangan ilegal maupun persoalan lingkungan.

Ia juga membantah anggapan bahwa PT TMS melakukan aktivitas PETI. Rico menegaskan perusahaan memiliki dokumen legalitas, termasuk perizinan penanaman modal asing dan kontrak dengan pemerintah.

“Kami memiliki legalitas yang jelas. Kami juga telah berinvestasi di Sangihe, tetapi sampai sekarang belum memperoleh kesempatan untuk menjalankan operasi produksi,” ujarnya.

Rico berharap laporan yang disampaikan kepada Polda Sulut tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan, tetapi berlanjut pada proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pertambangan tanpa izin.

“Kami berharap laporan ini diproses, aktivitas PETI ditindak sesuai hukum, dan persetujuan operasi produksi PT TMS segera diterbitkan apabila seluruh persyaratan memang telah terpenuhi,” katanya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Polda Sulut maupun Kementerian ESDM dalam bahan informasi yang diterima mengenai tindak lanjut laporan PT TMS dan perkembangan penerbitan persetujuan operasi produksi perusahaan tersebut.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *