RagamSulut.co.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karombasan Polda Sulawesi Utara kembali beroperasi setelah sempat menghentikan sementara pelayanan akibat keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (16/10/2026).
Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso menjelaskan, pemberitahuan penghentian sementara operasional SPPG Karombasan disampaikan pada 7 Oktober 2026. Namun, dua hari kemudian, Kamis (9/10/2026) sore, dana dari BGN telah ditransfer sehingga persiapan operasional kembali dilakukan.
Menurut Amin, SPPG tidak dapat langsung beroperasi setelah dana diterima karena perlu mempersiapkan bahan makanan dan memastikan seluruh kebutuhan pengolahan tersedia.
Operasional kembali dimulai pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Selanjutnya, makanan bergizi mulai disalurkan kepada para penerima manfaat pada Senin.
Dalam peninjauan tersebut, Amin menjelaskan tahapan pengolahan makanan di SPPG Karombasan dilakukan secara terjadwal. Pada pagi hingga siang hari, bahan makanan diterima dan menjalani proses penyortiran serta pengendalian mutu atau quality control.
Memasuki pukul 17.00 hingga 18.00 WITA, bahan seperti sayuran, daging, dan ayam mulai dipotong serta dipersiapkan. Proses memasak dimulai sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 WITA, dilanjutkan dengan pengemasan pada pukul 05.00 hingga 06.00 WITA sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
SPPG Karombasan melayani 19 sekolah dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Selain itu, pelayanan juga menjangkau dua kelurahan melalui Posyandu, dengan penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Secara keseluruhan, SPPG tersebut melayani sebanyak 2.204 penerima manfaat setiap hari.
Kebersihan Wadah dan Keamanan Pangan Jadi Perhatian
Selain proses pengolahan makanan, kebersihan wadah makan atau ompreng juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan.
Setelah makanan dikonsumsi, ompreng dikembalikan ke SPPG untuk dibersihkan menggunakan air dan sabun. Selanjutnya, wadah dimasukkan ke alat sterilisasi atau steamer untuk menjalani proses pemanasan guna membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri.
Para pekerja juga diwajibkan mengikuti standar operasional prosedur (SOP), termasuk menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker dan penutup kepala selama proses pengolahan maupun pembersihan wadah.
Pihak pengelola menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penghentian sementara operasional yang sempat terjadi selama dua hari.
Ke depan, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan pencairan anggaran sehingga pelayanan pemenuhan gizi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Program ini diharapkan terus memberikan manfaat bagi para pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.(Ikel)











