BeritaHukum & KriminalNasional

Bukan Hanya Presiden, Dugaan Penyadapan Ilegal Sasar Gubernur hingga Mahasiswa

×

Bukan Hanya Presiden, Dugaan Penyadapan Ilegal Sasar Gubernur hingga Mahasiswa

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Sasaran tersebut disebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga aktivis dan mahasiswa.

Pemaparan itu disampaikan Suyudi bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dilansir dari YouTube Channel NTP.Parlemen, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, dugaan sasaran penyadapan tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintahan, tetapi juga lembaga penegak hukum, institusi Polri, hingga kelompok masyarakat sipil.

Adapun kelompok yang disebut dalam materi penyidikan meliputi Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa penyebutan berbagai pihak tersebut sebagai sasaran dugaan penyadapan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.

“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegas Suyudi dalam rapat tersebut.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.

Pengungkapan daftar sasaran tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Kapolri kepada Komisi III DPR RI dalam rangka menjelaskan perkembangan penanganan perkara.

Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan. Karena itu, seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *