Hukum & Kriminal

Sengketa Tanah Malalayang Rp600 Miliar, Dirreskrimum Polda Sulut Jelaskan Dasar Penerbitan SP3

×

Sengketa Tanah Malalayang Rp600 Miliar, Dirreskrimum Polda Sulut Jelaskan Dasar Penerbitan SP3

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, angkat bicara menanggapi pemberitaan mengenai dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Kombes Pol Suryadi membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, penanganan perkara sengketa tanah dengan luas sekitar 52.651 meter persegi itu telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan.

Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa aset tanah yang ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Kamis malam, Suryadi mengaku baru mengetahui informasi mengenai pengaduan tersebut setelah menerima pemberitaan yang dibagikan seorang wartawan.

“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujarnya.

Suryadi menjelaskan, perkara sengketa tanah tersebut memang ditangani Ditreskrimum Polda Sulut melalui Subdit II Harda.

Terkait penghentian penyidikan, ia menyebut penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan mengacu pada putusan praperadilan.

Selain itu, terdapat rekomendasi dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara di tingkat Bareskrim.

“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.

Menurut Suryadi, hasil pemeriksaan dan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri merekomendasikan agar penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut.

“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilakukan sesuai mekanisme penyidikan. Menurutnya, proses tersebut mencakup gelar perkara yang diikuti para pengawas eksternal.

“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.

Dengan demikian, Suryadi menegaskan bahwa penerbitan SP3 dalam perkara sengketa tanah Malalayang Satu didasarkan pada putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.

Sementara itu, pengaduan yang diajukan John Hamenda melalui kuasa hukumnya menjadi bagian dari polemik yang berkembang dan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai kewenangan Propam Polri.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *