Hukum & Kriminal

Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lampung Selatan, LPAI Apresiasi Langkah Polisi

×

Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lampung Selatan, LPAI Apresiasi Langkah Polisi

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (DPP LPAI), Samsul Ridwan, S.H., M.H., mengapresiasi respons cepat Polda Lampung, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui Subdirektorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta), dalam menindaklanjuti pengaduan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun di Lampung Selatan, Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan pengaduan yang diterima LPAI, dugaan kekerasan seksual tersebut disebut telah terjadi sejak korban duduk di kelas V sekolah dasar dan diduga dilakukan oleh ayah tirinya.

Apresiasi itu disampaikan setelah DPP LPAI bersama LPAI Provinsi Lampung menerima pengaduan dari ibu korban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Koordinasi dilakukan dengan Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Susi Agustina Siregar, S.H., M.H.

Berdasarkan informasi yang diterima LPAI, kepolisian telah melakukan sejumlah langkah penanganan hingga terduga pelaku berhasil diamankan.

LPAI menilai respons cepat tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan anak, mencegah berlanjutnya dugaan tindak pidana, serta membuka akses korban terhadap keadilan.

Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, LPAI menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.

Selain proses hukum, penanganan kasus juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan ramah anak, perlindungan identitas, serta pencegahan trauma berulang menjadi aspek penting yang harus dipastikan selama proses penanganan berlangsung.

LPAI menegaskan, penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak memiliki landasan hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain melalui Pasal 76D dan Pasal 81, mengatur larangan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan serta pemberatan pidana dalam kondisi tertentu, termasuk apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua atau pihak yang memiliki kedudukan tertentu terhadap anak.

Penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus didasarkan pada fakta dan unsur tindak pidana yang terbukti dalam proses hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Hak tersebut mencakup akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan kondisi sosial sesuai kebutuhan korban.

Menurut LPAI, pengamanan terduga pelaku bukanlah akhir dari penanganan perkara. Korban juga harus memperoleh pendampingan dan layanan pemulihan secara berkelanjutan, terlebih ketika dugaan pelaku merupakan anggota keluarga yang memiliki kedekatan dan relasi kuasa dengan anak.

LPAI berharap penanganan oleh Polda Lampung terus diperkuat melalui koordinasi terpadu dengan pemerintah daerah, lembaga layanan, tenaga profesional, dan organisasi perlindungan anak.

Penguatan kapasitas personel dalam pemeriksaan ramah anak, pemahaman kondisi psikologis korban, perlindungan kerahasiaan identitas, serta pencegahan trauma berulang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

LPAI juga menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja kepolisian harus berjalan beriringan dengan komitmen perbaikan. Profesionalitas, kecepatan merespons laporan, dan kedekatan dengan masyarakat perlu terus dijaga. Setiap dugaan kelalaian atau pelanggaran prosedur harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang berlaku.

DPP LPAI menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia, melalui edukasi pencegahan kekerasan, penguatan mekanisme pengaduan, peningkatan kapasitas pendamping, serta koordinasi layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

LPAI berharap respons cepat Polda Lampung dapat menjadi bagian dari penguatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Penanganan yang cepat harus menghadirkan perlindungan nyata, penegakan hukum harus menjamin keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas utama.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *