Hukum & Kriminal

Kejati Sulut Klarifikasi Pernyataan PH Terkait Perkara CIK, Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

×

Kejati Sulut Klarifikasi Pernyataan PH Terkait Perkara CIK, Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Penasihat Hukum (PH) dalam pemberitaan maupun media sosial mengenai proses penyidikan, penetapan tersangka, serta penanganan perkara yang berkaitan dengan CIK, Jumat (23/10/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, S.H., menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan melakukan pembelaan berdasarkan hukum. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara cermat, proporsional, dan tidak mendahului proses pembuktian di pengadilan.

Menurutnya, pernyataan kepada publik juga perlu disampaikan dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa proses penegakan hukum telah cacat hukum sebelum seluruh mekanisme hukum dijalankan.

Kejati Sulut Minta Putusan Praperadilan Dihormati

Terkait keabsahan penyidikan dan penetapan tersangka, Irvan menyampaikan bahwa aspek tersebut telah diuji melalui mekanisme praperadilan dan telah diputus oleh pengadilan.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati putusan praperadilan sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan.

Kejati Sulut juga mengimbau agar setiap pernyataan mengenai perkara CIK merujuk pada fakta dan tahapan hukum yang relevan, tanpa mengaburkan makna maupun ruang lingkup putusan yang telah dijatuhkan.

Keberatan atas Dakwaan Dapat Disampaikan Melalui Eksepsi

Mengenai surat dakwaan, Irvan mempersilakan Penasihat Hukum untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia di persidangan, termasuk eksepsi apabila keberatan tersebut memenuhi ketentuan hukum acara.

Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap keberatan maupun tanggapan para pihak merupakan kewenangan majelis hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, penyampaian kesimpulan kepada publik sebelum tahapan pembuktian berlangsung berpotensi membentuk opini yang belum tentu sejalan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan.

LHP Kerugian Negara Akan Dinilai dalam Persidangan

Irvan juga menjelaskan bahwa alat bukti surat, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan kerugian negara, akan dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan diuji dalam proses persidangan sesuai relevansinya.

Oleh sebab itu, substansi dan kekuatan pembuktian suatu dokumen tidak semestinya disimpulkan secara prematur sebelum seluruh tahapan pembuktian dan penilaian oleh pengadilan dilakukan.

Kejati Sulut menekankan pentingnya menghormati proses pembuktian agar penilaian terhadap setiap alat bukti dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kejati Sulut Singgung Etika Profesi Advokat

Dalam klarifikasinya, Irvan turut mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kebebasan advokat dalam menjalankan profesi dan menyampaikan pendapat dengan tetap berpedoman pada kode etik serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga merujuk Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut, yang mengatur bahwa sikap, perilaku, tutur kata, atau pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan dapat menjadi alasan penindakan.

Meski demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik merupakan ranah organisasi profesi dan Dewan Kehormatan sesuai kewenangannya.

Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Irvan menegaskan bahwa Kejati Sulut tetap menghormati hak Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pada saat yang sama, ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, putusan pengadilan, serta hak dan kewenangan masing-masing.

“Kami menghormati hak Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya. Namun, kami juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, putusan pengadilan, serta hak dan kewenangan masing-masing. Apabila terdapat keberatan, gunakanlah saluran hukum yang tersedia dan sampaikan pendapat berdasarkan fakta, bukan kesimpulan yang dapat menyesatkan publik,” tandasnya.(Ikel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *