Hukum & Kriminal

Kejati Sulut Klarifikasi Uang Rp15 Miliar Kasus PT HWR : Dua Penyitaan Berbeda, Bukan Uang yang Sama

×

Kejati Sulut Klarifikasi Uang Rp15 Miliar Kasus PT HWR : Dua Penyitaan Berbeda, Bukan Uang yang Sama

Sebarkan artikel ini

RagamSulut.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial mengenai penyitaan serta pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR dan uang sebesar Rp15.660.000.000 milik Jemmy Asiku yang dikembalikan pada 2 November 2026 merupakan dua objek penyitaan berbeda.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Selasa (10/11/2026).

Menurut Irvan, perbedaan kedua uang tersebut terletak pada sumber kepemilikan, waktu, serta tempat penyitaan. Karena itu, uang yang dikembalikan kepada Jemmy Asiku bukanlah uang Rp15,04 miliar yang sebelumnya disita dari PT HWR.

Ia menjelaskan, kronologi bermula pada 22 Juli 2026 ketika penyidik Kejati Sulut melakukan penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR.

Uang tersebut kemudian disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selanjutnya, pada 23–24 Juli 2026, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara PT HWR, penyidik melakukan penyitaan uang dari kediaman Elisabeth Laluyan dan Jemmy Asiku dengan total mencapai Rp18.866.836.000.

Dari jumlah tersebut, uang sebesar Rp15.660.000.000 merupakan milik Jemmy Asiku, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan milik Elisabeth Laluyan.

Dengan demikian, penyitaan uang dari kediaman Jemmy Asiku dan Elisabeth Laluyan dilakukan setelah penyitaan uang dari PT HWR pada 22 Juli 2026.

Dalam perkembangan perkara, Elisabeth Laluyan ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.

Sementara itu, pada konferensi pers 2 November 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., menyampaikan perkembangan status uang hasil penyitaan dari kediaman Elisabeth Laluyan dan Jemmy Asiku.

Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, penyidik tidak menemukan keterlibatan Jemmy Asiku dalam perkara PT HWR. Oleh karena itu, uang sebesar Rp15.660.000.000 milik Jemmy Asiku yang disita pada 24 Juli 2026 dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Adapun uang sebesar Rp3.206.836.000 milik Elisabeth Laluyan masih diamankan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.

DUA OBJEK PENYITAAN BERBEDA

Irvan kembali menegaskan bahwa uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 tidak memiliki kesamaan objek dengan uang Rp15.660.000.000 milik Jemmy Asiku yang disita dari kediamannya pada 24 Juli 2026.

Uang dari PT HWR telah disetorkan ke RPL pada BSI dan tetap menjadi objek penyitaan tersendiri.

Sementara itu, pengembalian uang pada 2 November 2026 merupakan pengembalian dana milik Jemmy Asiku yang berasal dari objek penyitaan berbeda.

Dengan demikian, tidak ada pengembalian terhadap uang Rp15.040.570.446 yang sebelumnya disita dari PT HWR dan disetorkan ke RPL.

Kejati Sulut juga menjelaskan bahwa pengembalian uang milik Jemmy Asiku dilakukan karena penyidik tidak menemukan keterkaitan uang tersebut dengan perbuatan tersangka Elisabeth Laluyan maupun adanya tindak pidana asal atau Predicate Crime yang mendasari penyitaan uang tersebut.

Kejati Sulut menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik diharapkan didasarkan pada kronologi dan fakta yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.

Kejati Sulut menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta serta alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Irvan menambahkan, kejelasan fakta merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan asumsi yang berkembang di ruang publik.(Ikel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *